Lindungi Mereka yang Bekerja di Laut
Laut tengah menghadapi dua kejahatan: kejahatan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan. Keduanya terjadi akibat aktivitas industri perikanan yang ekstraktif. Kapal-kapal penangkap ikan jarak jauh tak hanya mengeruk sumber daya laut dengan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan, tetapi juga mengeksploitasi pekerjanya.
Hentikan Perbudakan Modern di Laut
Praktik perbudakan modern di laut ini bukanlah hal baru! Sepanjang 2013 hingga 2021, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat 634 aduan dari AKP migran yang menjadi korban kerja paksa. Beberapa di antaranya disinyalir terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Seringkali, kapal-kapal tempat mereka bekerja juga melakukan praktik perikanan ilegal yang biasa kita kenal dengan illegal, unreported, and undocumented fishing (IUUF).
Ratifikasi ILO K-188
C-188 mengatur tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi yang diterbitkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2007 tersebut secara khusus mengatur standar pelindungan bagi para pekerja di sektor kelautan.
Lebih dari itu, C-188 juga mengisi kekosongan pelindungan ketenagakerjaan di bidang perikanan karena memuat sejumlah pembaharuan dalam upaya pelindungan pekerja di sektor industri perikanan agar tak terjebak dalam praktik kerja paksa, perbudakan modern, dan perdagangan manusia.
-
REKOMENDASI UNTUK AKSELERASI PETA JALAN Ratifikasi Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (K-188)
Rekomendasi peta jalan ratifikasi Konvensi ILO 188 ini dibuat untuk memetakan dan memberi masukan kepada pemangku kebijakan mengenai sejauh mana peraturan-peraturan, praktik- praktik, dan regulasi yang ada sudah sesuai dengan norma pelindungan K-188.
-
Laporan 2020-2021: Apa yang ada di balik cakrawala?
Tak perlu diragukan lagi, tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun-tahun yang sangat menantang. Kerja-kerja kampanye kami perlu berubah dan beradaptasi dengan situasi yang dinamis dan berubah-ubah.
-
Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut: Sebuah Laporan Investigasi
Serikat Buruh Migran Indonesia bersama Greenpeace Indonesia mengungkap daftar perusahaan perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Asal Indonesia.
-
Menanti Peraturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Dari sisi hukum, pelindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja atau dipekerjakan di luar negeri hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
-
Laporan Kerusakan Terumbu Karang Karimunjawa
Kelestarian terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa saat ini semakin terancam dengan aktivitas manusia di sekitarnya, diantaranya adalah aktivitas transportasi kapal tongkang batubara.
-
Peringkat Industri Pengalengan Tuna di Indonesia dan Filipina Tahun 2015
Konsumen memilih produk tuna dalam kaleng berdasarkan merek atau label dan cenderung akan mengaitkan produk tersebut dengan reputasi perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk tersebut. Sayangnya, kebanyakan merek memberikan informasi yang sangat sedikit kepada para konsumen tentang jenis dan bagaimana ikan tersebut ditangkap dan berasal.
-
Laut Indonesia Dalam Krisis
Dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia1. Garis pantainya mencapai 95.181 kilometer persegi, terpanjang di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. Enam puluh lima persen dari total 467 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di pesisir2. Pada 2010 populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta orang3, dimana lebih dari 80%…
-
Visi Bersama Kelautan Indonesia 2025
Mewujudkan Laut Indonesia yang Terpulihkan, Sehat dan Terlindungi. Lautan Indonesia yang 100% terbebas dari praktek perikanan ilegal dan merusak, dan masyarakat lokal nelayan, pesisir dan kepulauan nusantara yang berdaulat, bersahaja dan sejahtera dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan!
