News & Stories - Page 10 of 15 - Greenpeace Indonesia
Filtered results
-
SBMI-Greenpeace Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Melindungi ABK Indonesia
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
-
Peringkat Pengalengan Tuna Greenpeace 2020: Desakan Bagi Industri Pengalengan Tuna Untuk Menghapuskan Perbudakan Modern
Berdasarkan laporan Peringkat Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2020: Keberlanjutan dan Keadilan di Laut Lepas, hanya 20 persen merek tuna besar di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan untuk mengatasi perbudakan modern di laut.
-
Koalisi Masyarakat KORAL: Bebaskan Nelayan dan Aktivis yang Menolak Tambang Pasir di Spermonde
Makassar, 14 Agustus 2020. Polair Polda Sulawesi Selatan menjemput paksa Manre nelayan Kodingareng dan Slamet Riyadi aktivis WALHI Sulsel tanpa alasan di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar. Penangkapan itu diduga terkait…
-
Perbudakan Modern di Laut Terus Berlanjut, Pemerintah Gagal Lindungi ABK Ikan Indonesia
erdasarkan analisis pengaduan kasus, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat sejak 2015 sampai saat ini ada sedikitnya 11 ABK asal Indonesia yang menjadi korban kerja paksa dan meninggal dunia.
-
Demi Investasi dan Meningkatkan Produktivitas, Aspek Keberlanjutan Diabaikan
Greenpeace Indonesia sangat menyayangkan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbolehkan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API), yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
-
Satu Tahun Kehidupan Laut dalam Gambar
Dalam jangka waktu satu tahun, dari April 2019 sampai April 2020, sekitar 13 fotografer ternama di seluruh dunia melakukan sebuah perjalanan epik dari Artik ke Antartika. Ini cerita mereka.
-
Mimpi Indah Menjadi Pelaut Kandas Oleh Perbudakan
Refleksi Peringatan Hari Laut Sedunia 2020
-
ABK Korban Eksploitasi Terus Bertambah, Sindikat Bisnis Kotor Perdagangan Orang di Sektor Perikanan Harus Segera Ditindak
Pengungkapan eksploitasi terhadap salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Ikan asal Indonesia patut menjadi alarm terakhir bagi pemerintah untuk segera bertindak nyata dan lebih berani mengungkap sindikat bisnis kotor perdagangan orang di sektor perikanan.
-
Ekosistem dan Kehidupan Masyarakat Pesisir Kian Terpinggirkan
Semakin besarnya porsi wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang termuat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem pesisir seperti kawasan mangrove, dan ruang hidup masyarakat di kawasan tersebut.









