-
Pelarangan Buka HGU Sawit ke Publik Melawan Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Jakarta, Kamis 9 Mei 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka…
-
Melawan Putusan MA, Pemerintah Larang Informasi HGU Kelapa Sawit Dibuka ke Publik
Pemerintah melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik dengan alasan melindungi kepentingan sektor kelapa sawit yang bernilai strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Himbauan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta putusan Mahkamah Agung yang telah memutuskan data HGU kelapa sawit terbuka untuk publik.
-
Foto bulan ini: Melihat April dari Lensa Kamera
Ada banyak hal yang sulit untuk diungkapkan dalam kata tetapi begitu mudah diuraikan dengan jepretan lensa kamera. Mengambil foto bermakna tidak hanya tentang teknik mumpuni menangkap gerak cahaya, foto berdiri…
-
Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Kebutuhan Mendesak Melindungi Hutan dan Laut serta Perubahan Pola Makan
Sebuah laporan penilaian global tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem dari Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) memperingatkan bahwa 1 juta spesies dalam resiko kepunahan, yang bisa terjadi kapan pun dalam sejarah manusia.
-
Harapan Bagi Hutan: Melindungi dan Memulihkan
Kapan terakhir kamu pergi ke hutan? Kapan terakhir kamu menanam pohon? Di Hari Hutan Sedunia ini pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah bermakna.
-
Balada HGU Dalam Pilpres 2019 : Informasi HGU Jangan Sekedar Jadi Dagangan Politik
Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA).
-
Debat Pilpres Melupakan Perubahan Iklim, Permasalahan Lingkungan Terbesar yang Mengancam Bumi dan Manusia
Secara keseluruhan, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim di kedua kubu tidak terlihat. Padahal Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris, dan berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29%.
-
Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas
Mengapa para pemilik perusahaan-perusahaan besar ini tidak dipaksa untuk membayar denda mereka atau menyita aset perusahaan.
-
Putusan Komisi Informasi Pusat: Sepakat Mediasi, KLHK Membuka Pintu untuk Greenpeace Telusuri Informasi Jual-Beli Lahan Sawit Ilegal
Sesuai kesepakatan mediasi mewajibkan KLHK memfasilitasi Greenpeace untuk mengkonfirmasi secara langsung data tersebut dengan mantan pejabat KLHK yaitu Prof. San Afri Awang dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
-
Terobosan baru Wilmar Agar Para Perusak Hutan Tidak Dapat Bersembunyi
Pedagang minyak kelapa sawit terbesar dunia asal Singapura, Wilmar International, telah mempublikasikan rencana aksi terperinci untuk memetakan dan memantau semua pemasoknya.
